Mewujudkan transparansi produk hukum yang akuntabel, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga melalui pangkalan regulasi, pengawasan, dan aspirasi mahasiswa.
Telusuri berbagai instrumen regulasi dan ketetapan hukum resmi yang disusun secara khusus bagi sivitas akademika, mulai dari Undang-Undang hingga Surat Laporan.
Regulasi dasar tertinggi yang disahkan melalui Sidang Pleno BLM FEB UNAIR untuk mengatur tata kelola fundamental ormawa dan pemilihan raya mahasiswa.
Ketetapan musyawarah sidang parlemen yang mengikat secara internal maupun eksternal dalam menetapkan kebijakan strategis dan prosedur tetap.
Keputusan administratif dan persidangan legislatif terkait agenda, tata tertib, kepengurusan ormawa, serta kebijakan eksternal berkode A dan B.
Instrumen akuntabilitas hasil pengawasan berkala, laporan investigasi komisi, serta evaluasi kepatuhan kegiatan organisasi mahasiswa FEB UNAIR.
Enam dokumen hukum terpenting yang baru ditetapkan dan memiliki urgensi luas bagi ormawa FEB UNAIR.
Perubahan pasal-pasal ketentuan teknis penyelenggaraan PEMIRA guna menjamin kepastian hukum, transparansi penghitungan suara, dan integritas panitia pemilihan.
Landasan kebijakan pembinaan mahasiswa baru yang bebas dari kekerasan fisik dan verbal, mewajibkan nilai-nilai intelektual, dan mengatur sanksi pelanggaran Ospek Jurusan.
Ketetapan Sidang Pleno BLM terkait penetapan pelaksana tugas kepengurusan sementara Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa SEKTOR pasca evaluasi kekosongan organisasi.
Penetapan struktur kepengurusan sementara (caretaker) LPPM SEKTOR demi kelancaran organisasi penerbitan kampus.
Pemberhentian dengan hormat anggota Badan Legislatif Mahasiswa FEB UNAIR.
Temuan pelanggaran materi dan durasi kegiatan pengenalan jurusan serta rekomendasi pemanggilan panitia HIMA terkait ke Sidang Pleno.
BLM FEB UNAIR menjalankan tiga pilar kedaulatan mahasiswa melalui koordinasi 3 Komisi, Departemen Legislasi, dan 15 Anggota Parlemen.
Merancang naskah akademik, mengesahkan Undang-Undang, Ketetapan, dan Keputusan, serta mengelola portal keterbukaan hukum JDIH.
Mengawal kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UNAIR, verifikasi laporan pertanggungjawaban, dan akuntabilitas organisasi.
Menjembatani kritik, saran, serta aspirasi mahasiswa via Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Bank Aspirasi kampus.
Produk hukum di lingkungan BLM FEB UNAIR memiliki tata urutan kekuatan mengikat yang sistematis demi kepastian hukum ormawa.
Peraturan dasar hukum tertinggi mahasiswa yang mengatur tata kelola fundamental ormawa dan pemilihan umum raya.
Keputusan musyawarah sidang yang mengikat ke dalam dan ke luar, mengatur pedoman orientasi dan prosedur tetap.
Penetapan administratif persidangan, tata tertib, ormawa, sanksi etik, dan mandat kepengurusan (kode A/B).
Lembaran parlemen resmi berisi risalah pengawasan, hasil investigasi komisi, dan evaluasi kepatuhan kegiatan ormawa.
